SURABAYA JURNAL HUKUM INDONESIA ID – Sekretaris Jenderal Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA), Drs. KH. Syafi’i Rofii, meluruskan kabar yang menyebut BASSRA menolak Memorandum of Understanding (MoU) terkait industrialisasi di Bangkalan dan Madura pada umumnya.
Dalam pernyataan video yang disampaikan, KH. Syafi’i menegaskan bahwa sejak berdiri sekitar tahun 1990, BASSRA tidak pernah bersikap frontal, apalagi terhadap pemerintah.
“BASSRA kalau punya pandangan ini ya sebagaimana khasnya kiai atau ulama. Satu contoh ketika dulu Suramadu mau didirikan lalu diperkirakan di kawasan Suramadu itu ada industrialisasi, BASSRA tidak pernah frontal menolak. Tapi kiai-kiai itu dengan bijaksana memberi rambu-rambu, arahan-arahan bagaimana ekonomi itu bisa tumbuh,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keramaian soal penolakan BASSRA terhadap MoU muncul setelah adanya pertemuan pada 16 Agustus lalu di Sumenep, di kediaman KH. Sufyan. Pertemuan tersebut memiliki dua agenda: bincang-bincang mengenai kondisi terkini termasuk MoU antara pemerintah Indonesia dan Cina yang ditandatangani partai, serta peletakan batu pertama musala.
“Dalam bincang-bincang itu memang ada pandangan-pandangan tentang industrialisasi kawasan industri ini dan lain sebagainya. Semua pandangan-pandangan itu ditampung,” kata KH. Syafi’i.
Ia menekankan, inti kesepakatan para kiai yang hadir adalah mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Ketua BASSRA, KH. Muhammad Rafi’i Baidawi, bahkan menegaskan forum itu bersifat internal dan tidak untuk direkam, difoto, atau dihadiri wartawan.
“Kenapa saya klarifikasi? Saya diminta oleh para kiai-kiai yang hadir rapat itu agar ada klarifikasi sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Tidak menimbulkan hujatan-hujatan kepada kiai karena kiai lalu diangkat anti ekonomi rakyat, anti kemajuan,” jelasnya.
KH. Syafi’i juga menyebut bahwa informasi penolakan tersebut berasal dari komunikasi pribadi salah satu kiai yang hadir dengan pihak lain, bukan merupakan sikap resmi BASSRA.
Sebagai tindak lanjut, Ketua BASSRA KH. Muhammad Rafi’i Baidawi telah menginstruksikan agar digelar pertemuan lanjutan yang lebih luas. Pertemuan itu akan melibatkan kalangan intelektual, dosen, tokoh masyarakat, kiai, dan ulama dari berbagai kalangan. Konsep acara tersebut sudah disiapkan.
“Intinya itu bukan pandangan BASSRA. BASSRA tidak menolak,” pungkasnya.
Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) adalah wadah silaturahmi para ulama dan pengasuh pesantren di Madura yang sejak awal 1990-an aktif memberikan pandangan keagamaan dan kebangsaan terkait isu-isu pembangunan di Madura.
Jurnalis isw89
