Jurnal hukum Indonesia Bangkalan.Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di lapangan tidak selalu berjalan mulus seperti yang dibayangkan banyak pihak. Berbagai kendala dihadapi petugas saat melakukan pendataan langsung kepada masyarakat, salah satunya terkait kejujuran responden dalam memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Kondisi tersebut dialami Maria, salah seorang petugas Sensus Ekonomi 2026 yang bertugas di wilayah Kelurahan Keraton, Kecamatan Bangkalan. Saat ditemui pada Kamis (18/6), Maria mengungkapkan bahwa sejumlah responden kerap meminta agar data yang dicatat tidak sesuai dengan keadaan riil yang mereka miliki.
Menurut Maria, selama mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) selama empat hari yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Surabaya, para petugas telah dibekali berbagai materi dan petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan pendataan. Namun, situasi di lapangan ternyata menghadirkan tantangan tersendiri yang tidak selalu dapat diprediksi.
“Terkadang responden kami tidak mau didata sesuai kondisi yang ada. Mereka ingin memasukkan data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Padahal kondisi rumah dan tingkat ekonominya tergolong mampu, tetapi mereka ingin difoto atau dicatat seolah-olah berada pada kategori ekonomi di bawah rata-rata,” ujar Maria.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan tugasnya petugas menerapkan pola kerja 2-1-2. Selama dua hari petugas melakukan pendataan langsung ke lapangan, kemudian satu hari digunakan untuk evaluasi serta penginputan data yang telah diperoleh dari responden.
“Selama dua hari kami melakukan pendataan, lalu satu hari digunakan untuk evaluasi. Jika ada kendala di lapangan, kami juga tetap berkoordinasi dengan atasan atau koordinator lapangan untuk mendapatkan solusi,” jelasnya.
Maria menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan akurat. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan program ekonomi.
Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan keterangan sesuai kondisi yang sebenarnya.
“Kami berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang benar sesuai keadaan yang ada. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang bertujuan memotret kondisi perekonomian masyarakat dan pelaku usaha di seluruh Indonesia. Akurasi data yang dihimpun menjadi faktor penting dalam mendukung perencanaan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
Jurnalis isw89
